PERLUNYA REVISI UU NOMOR 5 TAHUN 1990

Published By: Hari Palguna Kam, Des 15th, 2016

fgd-ruuHadirnya UU No. 5 1990, selama lebih dua dekade ini telah mampu melindungi keanekaragaman hayati Indonesia, meski belum sepenuhnya efektif. Seiring meningkatnya intensitas pembangunan serta makin masifnya skala kerusakan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, mendesak untuk segera dilakukan revisi UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE). Didalam UU tersebut terdapat banyak hal yang sudah tidak relevan lagi serta banyak kelemahan, baik dalam aspek keterwakilan ekosistem sebagai kawasan konservasi, rendahnya sanksi pidana sehingga tak menimbulkan efek jera bagi pelaku, masih tingginya jumlah spesies yang perlu dilindungi, meningkatnya perdagangan satwa ilegal, belum diaturnya hal-hal penting seperti invasive alien species dan zoonosis, serta belum adanya mekanisme pengaturan dan perlindungan terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik sebagai bagian dari potensi keanekaragaman hayati Indonesia. Pengelolaan sumber daya genetik mestinya tidak dapat dilepaskan dari konservasi keanekaragaman hayat itu sendiri. Dalam lingkup internasional, pemanfaatan sumber daya genetk merupakan bagian dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayat (United Natons Conventon on Biological Diversity) 1992, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Protokol Nagoya tentang Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik 2010. Desakan untuk melakukan revisi UU Nomor 5 tahun 1990 mendapatkan momentum dengan masuknya usulan dalam program legislasi nasional (prolegnas). Sesuai jadwal Acara Rapat DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2016-2017, komisi IV DPR RI mengadakan Konsultasi Publik dan Jaring Pendapat dalam bentuk Focus Group Discussion untuk mendapatkan masukan terkait Pembentukan RUU KSDAE dengan Pemda, Para Pakar, Kalangan Akademisi, Pelaku Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat serta pemangku kepentingan lainya yang diselenggarakan di UGM tanggal 8 Desember 2016. Dalam kesempatan ini Konsorsium Mitra Bahari RC DIY (mewakili seluruh Konsorsium Mitra Bahari yang tersebar di 34 propinsi) menyampaikan harapan bahwa revisi UU No 5 tahun 1990, akan memberikan solusi kejelasan dan ketegasan terkait pembagian tugas dan wewenang Kementerian dan Lembaga dalam mengelola SDA Hayati dan ekosistemnya, baik di wilayah perairan dan daratan, serta wilayah peralihan. Selain itu bahwa RUU KSDAE diharapkan dapat menjadi payung yang akan dijadikan rujukan dan penjabaran lebih lanjutterhadap regulasi pelaksanaannya yang mengatur urusan SDA hayati dan ekosistemnya, RUU ini juga diharapkan menjadi penguat bagi UU lainnnya yang mengatur hal yang lebih spesifik. Melalui revisi UU No.5/90 ini pembagian tugas dan wewenang Kementerian dan Lembagamenjadi jelas dan terdistribusi sebagai mandat yang diemban oleh masing-masingKementerian/Lembaga (urusan pemerintah di bagi habis), sehingga tidak terjadi duplikasi penanganan urusan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun setelah mencermati draf RUU KSDAE, sekali lagi belum ada kejelasan tentang pembagian urusan pemerintahan di bidang konservasi keanekaragaman hayati, seperti perlindungan sumber daya genetik, perlindungan spesies dan perlindungan ekosistem antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementrian Kelautan dan Perikanan, sehingga berpotensi akan menimbulkan penafsiran yang berbeda antar Kementerian/Lembaga. Hal lain juga perlu dipertegas bahwa penanganan urusan spesies akuatik (Sumberdaya Ikan) perlu dikelola secara profesional oleh satu Kementrian atau Lembaga yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. Dan secara ekplisit dalam materi revisi UU perlu menegaskan, Pimpinan Kementerian/Lembaga yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang urusannya, seperti, teresterial (daratan dan hutan), pesisir (termasuk daerah peralihan) dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan jenis tumbuhan, satwa atau sumber daya ikan (spesies akuatik). Dalam konteks dunia perikanan, konservasi sumber daya ikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan manajemen perikanan secara keseluruhan, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara terpadu. Dengan melakukan Revisi UU, diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan terkait dengan pemanfaatan biota yang dilindungi oleh masyarakat hukum adat secara turun temurun, contoh penangkapan paus oleh masyarakat adat di Lamakera. Artinya bahwa masyarakat adat, yang selama ini banyak tinggal didalam atau disekitar kawasan konservasi, seperti taman nasional, dll harus mendapat prioritas untuk mendapatkan akses pemanfaatan dalam upaya meningkatkan kehidupan mereka tanpa mengurangi aspek konservasi kehati.

Konsorsium Mitra Bahari RC DIY

Departemen Perikanan UGM Jl. Flora Gd. A4 Bulaksumur

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
berbagi dengan temanShare on FacebookTweet about this on Twitter
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a GuestBook


Note : Please do not make spam. Thank You For Giving Opinions